Dua Dunia Bertemu di Meja Rapat, RI dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Roblox Jajaki Nota Kesepahaman Budaya dan Keprajuritan

BOGOR, LINTARAYA NEWS - Pembahasan draf nota kesepahaman (MoU) antara Republik Indonesia dan komunitas Ngayogyakarta Hadiningrat digelar dalam pertemuan tertutup pada Rabu (09/04/2026) pukul 19.50 WIB. Agenda ini berfokus pada penjajakan integrasi nilai keprajuritan tradisional ke dalam program pembinaan aparatur negara.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Menteri Sosial, Wakil Menteri Sekretariat Negara, serta delegasi Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin Haryawirasa. Dari pihak pemerintah, KacangGoyeng6574 hadir sebagai perwakilan pimpinan. Pembahasan masih berada pada tahap draf dan belum mencapai keputusan final.

Dalam keterangannya, Menteri Sosial menegaskan bahwa hasil pembahasan akan dibawa ke tingkat lebih tinggi untuk diputuskan. "Nanti akan dirapatkan lagi dengan Presiden terkait MoU kerja sama ini. Kami masih menunggu arahan lebih lanjut sebelum ada keputusan resmi," ujarnya.

Haryawirasa memaparkan sejumlah poin utama dalam draf kerja sama, mulai dari pertukaran budaya lintas instansi, layanan khusus berbasis kalender Jawi seperti Kamis Pon, hingga program pelatihan gabungan keprajuritan. Ia menekankan bahwa nilai moral menjadi fondasi utama. "Pembinaan karakter ini ditujukan kepada aparatur yang memiliki integritas, loyalitas, dan filosofi pengabdian layaknya prajurit keraton," jelasnya.

Salah satu isu yang turut dibahas adalah penyesuaian penggunaan atribut dan perlengkapan historis. Menurut Haryawirasa, konsep keprajuritan yang diusung berbasis nilai tradisional abad ke-19, sehingga diperlukan penyesuaian agar selaras dengan konteks pemerintahan modern.

Menanggapi hal tersebut, KacangGoyeng6574 menyampaikan bahwa pihaknya masih dalam tahap pengembangan sistem dan infrastruktur. "Untuk saat ini kita masih dalam tahap pengembangan, termasuk penyesuaian sistem dan fitur ke depan," ujarnya. Ia juga mengonfirmasi adanya rencana pembukaan peluang bagi pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan dan unsur budaya. "Semoga ke depan bisa terbuka kesempatan untuk berbagai posisi," tambahnya.

Berdasarkan pantauan sementara, ini menjadi salah satu upaya awal kolaborasi formal antara unsur pemerintahan dan institusi berbasis budaya tradisional. Jika disetujui, kerja sama ini berpotensi menjadi preseden bagi integrasi nilai budaya dalam sistem pembinaan aparatur negara.